BataraNews.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu (8/5/2019) lusa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Pemanggilan pemeriksaan itu tertera dalam Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1212/V/RES.2.3/2019/Dit Tipideksus, yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Rudy Heriyanto.

Informasi pemanggilan pemeriksaan ini dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, melalui pesan singkat, Selasa.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Bachtiar sebagai tersangka. “Ya betul (tersangka),” kata Daniel.

Menurut dia, kasus yang menjerat Bachtiar ini merupakan kasus lama yang diselidiki Bareskrim pada 2017 silam. “Kasus lama itu,” katanya.

Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Namun polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut .

Namun seperti dilansir tirto.id, Menurut mantan pengacara UBN, Kapitra, tuduhan Polisi tersebut salah alamat.

Menurut Kapita, kepanitiaan GNPF bersifat sementara sehingga tak memungkinkan membuat rekening baru. Oleh karena itulah penggalangan dana dilakukan melalui rekening YKuS agar keuangan dapat dikontrol dengan mudah oleh panitia. Kerja sama lisan itu juga telah disepakati antara pucuk pimpinan YKuS dengan GNPF MUI dengan azas kepercayaan.

“Ada kerjasama secara lisan. Kami juga telah menyediakan semuanya dalam hal ini sebetulnya sudah ada draf agreement, karena percepatan, umat sudah menunggu, akhirnya bukalah rekening itu,” jelas Kapitra Ampera.

Kapitra mempertanyakan dari mana asal muasal tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundring yang dilayangkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. (rri)