Kata Bu Puan, "Bukan Impor Guru, Kok!"

Kata Bu Puan, "Bukan Impor Guru, Kok!"
Kata Bu Puan, "Bukan Impor Guru, Kok!"
loading...
Gambar: Ilustrasi
Oleh: Rahma Syahidah
(Penulis Buku Remaja)

Mediaoposisi.com-Impor guru menjadi wacana yang sedang hangat diberitakan. Hal tersebut bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. “Kami ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia,” ujar Puan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis, 09/05/2019 (tirto.id).

Pernyataan Puan Maharani tersebut menjadi ramai diperbincangkan sehingga beredarlah berita yang berisi Puan Maharani akan impor guru. Merasa bahwa pernyataannya 'dipelintir', Puan Maharani segera menegaskan ke publik bahwa isu impor guru tidaklah benar. Ia menegaskan, hanya mengundang guru dari luar negeri yang ditugaskan untuk memberikan ilmu-ilmu mereka demi meningkatkan kualitas guru lokal bukan menempatkan guru luar negeri di pos-pos sekolah yang ada di Indonesia untuk mengajar.

"Saya sampaikan dalam Musrenbang Bappenas beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mengatakan impor tapi akan mengundang guru-guru dari luar untuk training of trainer, memperkuat peningkatan guru yang ada di Indonesia," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Mau impor guru ataupun hanya mengundang guru luar negeri untuk memberikan bimbingan ilmu yang dibutuhkan guru lokal, sejatinya tetaplah menghadirkan guru asing ke Indonesia. Tentu agenda mengundang guru luar negeri ini membutuhkan biaya akomodasi yang besar. Padahal di sisi lain, ada problematika gaji guru honorer yang harusnya lebih diperhatikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ramli yang mengatakan bahwa kebijakan mengundang guru bukanlah kebijakan yang tepat.

"Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung," kata Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim dalam pesan elektroniknya.

"Pemerintah lebih baik menyejahterakan guru honorer jika memang memiliki banyak dana," lanjutnya.

Di sisi lain, guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal tidak perlu.

"Saya yakin jika guru-guru Impor itu bekerja dengan ikatan kurikulum yang sama plus beban administrasi yang sama maka mereka pun tak akan maksimal apalagi kendala bahasa akan menjadi masalah besar," ujarnya (jpnn.com).

Sistem Pendidikan Indonesia pada hari ini, masih menyisakan masalah yang tak kunjung usai. Mulai dari menjeritnya guru honorer akibat gajinya yang sangat rendah, belum lagi keluhan para guru terkait beban administrasi yang mereka pikul hingga mahalnya pendidikan di Indonesia. Seharusnya, pemerintah lebih mengkonsentrasikan penuntasan problematika-problematika tersebut.

Wajarlah, apabila wacana mengundang guru luar negeri ini ditolak oleh berbagai pihak seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Pasalnya, menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, persoalan pendidikan di tanah air masih menumpuk. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki sistem kurikulum belajar mengajar.

Hal yang harus lebih diwaspadai dari wacana mengundang guru luar negeri adalah pemikiran dan budaya yang dibawa tidak sesuai dengan Islam. Ya, ini akan sangat membahayakan kualitas pendidikan di Indonesia. Gurulah yang nantinya akan mengajarkan ilmu kepada seluruh peserta didiknya. Apabila pemikiran dan budaya yang dibekali oleh guru asing adalah yang ternyata menjauhkan dari Islam, pastilah akan menghasilkan generasi yang jauh dari Islam juga. 

Tanpa mengundang guru asing saja sudah marak gaya hidup dan tingkah laku yang serba bebas, lebih-lebih jika hal tersebut diajarkan kepada pendidik generasi. Maka, semakin bercokollah pemahaman tersebut.

Meski banyak yang menyuarakan tolak mengundang guru luar negeri, sepertinya pemerintah akan tetap pada rencananya tersebut. Begitulah sistem pendidikan di dalam kapitalisme. Prinsipnya, mengambil keuntungan materi tanpa memperhatikan bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Seharusnya, pemimpin dan pelaku pembangunan masa depan adalah pelajar.

Guru sangat berperan penting dalam mencetak generasi yang berkualitas. Dan, untuk mencetak generasi berkualitas bukanlah berkiblat dari pendidikan sekuler melainkan dengan penerapan sistem pendidikan Islam. Kompetensi kepribadian yang melekat pada diri guru harusnya adalah kepribadian Islam, dimana kepribadian ini terbentuk dari pola pikir dan pola sikap islam.

Sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian Islami, menguasai tsaqofah Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam Islam, profil guru diantaranya penghafal Al-Quran dan hadits, berkepribadian Islam, faqih fiddin, menguasai keterampilan dan IPTEK, berakhlak mulia, ahli ibadah, memahami tumbuh kembang anak, berjiwa pendidik dan menjadi teladan.

Sehingga, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kualitas guru dan pendidikan di negara ini kecuali dengan sistem pendidikan Islam. Sebab, hanya dengan sistem pendidikan Islamlah, guru yang berkulitas akan tercipta dan akan lahir pula generasi-generasi berkualitas, unggul, dan cemerlang. [MO/ms]
loading...
loading...